Dark
Light

Posisi Utang Pemerintah Indonesia Naik Menjadi Rp 8.253 Triliun

27 Februari 2024
Hutang indonesia membengkak

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat peningkatan posisi utang pemerintah Indonesia hingga akhir Januari 2024. Menurut dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kita, utang pemerintah pada periode tersebut mencapai Rp 8.253,09 triliun.

Pertumbuhan Nominal dan Rasio Utang

Dalam kurun waktu tersebut, terjadi penambahan utang sebesar Rp 108,4 triliun atau meningkat 1,33% dibandingkan dengan akhir Desember 2023 yang sebesar Rp 8.144,69 triliun. Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat itu mencapai 38,75%.

Pengelolaan Utang yang Cermat

Kemenkeu menyatakan bahwa pemerintah terus menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo utang dengan cermat dan terukur. Pemerintah konsisten dalam mengelola utang, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

Komposisi Utang Pemerintah

Secara rinci, utang pemerintah didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) dengan kontribusi sebesar 88,19%. Penerbitan SBN hingga akhir Januari 2024 mencapai Rp 7.278,03 triliun, terbagi antara SBN domestik dan SBN valuta asing.

  • SBN Domestik: Rp 5.873,38 triliun
    • Surat Utang Negara (SUN): Rp 4.741,85 triliun
    • Surat Berharga Syariah Negara (SBSN): Rp 1.131,54 triliun
  • SBN Valas: Rp 1.404,65 triliun
    • SUB: Rp 1.058,17 triliun
    • SBSN: Rp 346,49 triliun

Kontribusi Utang Pinjaman

Utang pemerintah juga melibatkan pinjaman dengan kontribusi 11,81%, mencapai Rp 975,06 triliun hingga akhir Januari 2024. Pinjaman tersebut terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 36,25 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 938,83 triliun.

  • Pinjaman Dalam Negeri: Rp 36,25 triliun
  • Pinjaman Luar Negeri
    • Bilateral: Rp 271,14 triliun
    • Multilateral: Rp 575,64 triliun
    • Commercial Bank: Rp 52,73 triliun

Pengelolaan Utang Jangka Menengah-Panjang

Pemerintah menekankan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan aktif dalam pengelolaan utang. Pada akhir Januari 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (ATM) di kisaran 9 tahun.

Kepemilikan SBN oleh Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan memegang sekitar 45,9% kepemilikan SBN domestik, termasuk perbankan (27,4%) dan perusahaan asuransi serta dana pensiun (18,5%). Bank Indonesia memiliki kepemilikan sekitar 18,7%, sedangkan asing memiliki sekitar 14,8%, termasuk pemerintah dan bank sentral asing.

Perluasan Basis Investor dan Literasi Keuangan

Investor individu semakin berperan dengan kepemilikan SBN domestik mencapai 7,7% per akhir Januari 2024. Ini sejalan dengan upaya pemerintah memperluas basis investor, meningkatkan inklusi keuangan, dan literasi keuangan masyarakat.

Dengan penanganan utang yang cermat dan terukur, pemerintah berusaha menjaga stabilitas keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Latest Posts

Go toTop